RATATOTOK — Masa reses anggota dewan Minahasa Tenggara (Mitra) untuk menyerap aspirasi warga, digunakan sebaik-baiknya oleh Tonny Hendrik Lasut yang biasa disebut THL, di Ratatotok baru-baru ini.
Politisi Partai Golkar yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Mitra tersebut, melaksanakan agenda kerakyatan pertama setelah menjalankan amanat rakyat di 2019 ini.
Dalam kesempatan tersebut, THL memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua yang hadir khusus di Dapil II (Kecamatan Ratatotok dan Belang), untuk bertanya dan memberikan pendapat, masukkan, serta menyampaikan aspirasi apa saja terkait kepentingan rakyat. Antara lain pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan, pemerintahan dan lainnya.
Anggota dewan perwakilan Ratatotok-Belang tersebut mengatakan, sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajiban untuk menyerap aspirasi rakyat kemudian diperjuangkan dan direalisasikan.
“Ada banyak pertanyaan dan aspirasi yang saya terima dari warga khusus di Ratatotok-Belang. Salah satunya mereka minta pengadaan jaringan komunikasi seluler, pembuatan akses jalan menuju lokasi pekuburan,” sebut THL.
Untuk perwakilan warga Desa Moreah, mereka mengingatkan, agar hak warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dikawal dengan baik.
“Aspirasi salah satu warga Desa Moreah, mengingatkan saya agar mengawal PKH. Mereka minta jika ada penghapusan penerima PKH, harus sesuai fakta dilapangan. Jadi penghapusan tersebut bukan semata karena suka atau tak suka,” terang Ketua DPD Partai Golkar Mitra tersebut.
Lanjut, THL mengatakan untuk perwakilan Desa Basaan Satu, ada warga yang mengusulkan pembangunan bak penyaring air, agar air yang dialiri ke rumah-rumah dalam kondisi bersih.
“Aspirasi-aspirasi yang saya temui didalam reses tersebut, sudah kewajiban saya untuk diperjuangkan. Karena saya sebagai anggota dewan pilihan rakyat adalah perpanjangan tangan rakyat, untuk merealisasikan aspirasi mereka, agar mereka bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.
Hadir dalam agenda reses pertama itu Camat Ratatotok Norce Wullur, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta beberapa perwakilan instansi teknis terkait lainnya. (fensen)
