Gubernur Olly Ikuti Pengarahan Presiden: Produk-Produk UMKM, Koperasi Terus Didorong dan Penanganan Inflasi

MANADOLINE– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengikuti pidato dan pengarahan Presiden RI Joko Widodo di di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).

Diketahui Gubernur Olly, seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati mendengarkan pidato Presiden Jokowi, dimana Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus meningkatkan penggunaan anggaran belanja untuk membeli produk dalam negeri.

Jokowi menambahkan jangan sampai dalam situasi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari bea cukai, dari PNBP, dari dividen BUMN, kumpul kemudian ditransfer ke daerah dibelanjakan untuk membeli barang barang impor. Belilah produk-produk dalam negeri, produk UMKM, produk koperasi.

“Saya meminta agar produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi terus didorong agar masuk ke dalam e-katalog,”jelas Jokowi.

Selain itu Jokowi juga mengingatkan penanganan pandemi Covid-19, bisa bersama-sama, kompak dari pusat sampai daerah. Sekarang, dalam urusan inflasi kita juga harus kompak bersama-sama.

Ia mengingatkan seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan kepala kejaksaan tinggi untuk bersatu dalam menangani inflasi yang saat ini jadi momok setiap negara.

“Yang paling penting untuk diantisipasi adalah kenaikan harga bahan pangan dan bahan makanan karena merupakan kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini. Contoh, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dikarenakan suplainya yang kurang. Untuk itu, semua kepala daerah hendaknya mengajak petani menanam komoditas tersebut,”terangnya.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan dana transfer umum dan belanja tidak terduga dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup ongkos transportasi dari tempat produksi menuju pasar.

Jika telur banyak di Bogor, Blitar, dan Purwodadi, misalnya, maka pedagang atau distributor di Palembang yang harga telurnya naik didorong untuk membelinya dari tiga daerah tadi, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD provinsi, kabupaten, atau kota.

Para kepala daerah tidak usah ragu dalam menggunakan biaya tak terduga dan dana transfer umum karena regulasinya sudah ada. Peraturan Menteri Keuangan, SE (surat edaran) Mendagri, sudah ada. Saya juga sudah sampaikan ke Kejaksaan Agung dan KPK,”kunci Jokowi

(kan/*)