MANADO-Kegiatan semua anggota DPRD layak mendapat pemdampingan oleh Media. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut bidang Hukum dan Pemerintahan, Kristovorus Decky Palinggi (KDP).
Kepada wartawan, saat kunker ke Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam rangka acara Tulude, Rabu (31/1/2018), KDP menyatakan, mengapa kegiatan DPRD Sulut harus didampingi media?. Karena selama ini terkesan di tengah masyarakat anggota dewan itu tidak bekerja atau tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulut.
“Padahal selama ini kami sebagai wakil rakyat tetap bekerja dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, dengan menghadiri berbagai kegiatan dan bertemu dgn pejabat pemerintah dan tokoh agama/masyarakat. Mengapa sering ada penilaian miring bagi kami anggota dewan, karena apa yang sudah kami kerjakan dan perjuangkan kurang dipublikasikan. Maka selayaknya ada pendampingan media supaya langsung dipublikasikan,”tegas KDP.
Masih menurutnya, Komisi I sebagai mitra kerja Sekretariat DPRD Sulut siap memperjuangkan anggaran tambahan untuk wartawan yang akan mendampingi kegiatan DPRD Sulut.
” Kenapa Pemprov bisa ada anggaran untuk pendampingan media atau wartawan yang akan melakukan peliputan kegiatan gubernur dan wakil gubernur, baik di dalam daerah provinsi maupun luar daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Sementara DPRD tidak bisa. Kami akan perjuangkan di APBD perubahan,” kata KDP. (mom)
