Komisi IV RDP Bersama Dikda, CNR Ingatkan Soal Temuan BPK

MANADO-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut berlangsung alot.

Pasalnya, rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok sebagai koordinator Komisi IV, Dinas Pendidikan mendapat banyak kritikan dari anggota komisi.

Salah satunya disampaikan oleh Careig N Runtu (CNR)dalam rapat Senin (30/1/2023).

Dalam rapat tersebut, CNR mengingatkan Kadis Dikda Sulut dr Liesje GL Punuh MKes terkait hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2021.

CNR mengatakan, bahwa dirinya sudah mengingatkan Kadis pada saat rapat di ruang serbaguna waktu lalu. Bahwa sudah dilaksanakan rapat Paripurna penyerahan hasil laporan BPK untuk tahun 2021. Seminggu setelah itu kita laksanakan RDP.

“Ini penting, saya ingatkan Dikda Sulut. Sebab laporan hasil BPK adalah dokumen publik yang bisa diakses,” tegas CNR.

Bahkan dalam rapat tersebut Ketua Bapemperda ini membeber bahwa ada 3 yang menjadi rekomendasi dari pemeriksaan BPK terhadap Pemprov. Dua rekomendasi ada di Dikda.

“Pertama pengelolaan dan bantuan operasional sekolah yang masih perlu perbaikan, terutama dalam hal temuan yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Kedua keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun. Sehingga perlu dibuat mekanisme,” papar Politisi Golkar .

Dua hal tersebut diingatkan bahwa tak perlu berbicara terkait dengan teknisnya. Tapi dua hal ini disampaikan bahwa yang diperingatkan atau direkomendasikan BPK pada 2022 untuk 2021 dan nantinya 2022 akan diaudit di 2023, kalau masih ada kesalahan-kesalahan lagi, maka Komisi 4 patut mempertanyakan apa yang dilakukan, sistem seperti apa yang dipakai .

“Ini selalu saya ingatkan, karena kami peduli dengan pendidikan. Oleh karena itu perlu diseriusi serta kesalahan-kesalahan, kekurangan di tahun kemarin diperbaiki,” ucap CNR. Sambil menegaskan jika dirinya tetap akan mengkritik Dikda ketika apa yang dilakukan tidak sesuai.

“Yang terpenting meningkatkan standar pendidikan anak-anak kita serta prioritas perbaikan pekerjaan dan standar pendidikan,” tutupnya. (mom)