Pengarusutamaan Gender Picu Integritas Pembina Koperasi dan UKM Sulut

 

(Sekprov Edwin Silangen didampingi Kepala Dinas koperasi dan UKM Sulut Ir. Happy Korah M.Si saat pembukaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan UKM se-Sulut, Rabu (21/3/2018) di hotel Ibis Manado, (foto:Ist)

MANADO– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan aspek pembangunan bangsa dan daerah penting direspon positif untuk keadilan serta kesetaraan gender.

Gubernur yang diwakili Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen saat pembukaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Rabu (21/3/2018) di hotel Ibis Manado yang dihadiri Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM se-Sulut.

Ia menambahkan, kaum gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global (Millenium Development Goal’s/ MDG’s ) hasil kesepakatan dari negara seluruh dunia, yang artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan.

Pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,”terangnya.

Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing.

Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa, terlebih banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh bedaya dan aspek yang menyantuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis dan keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM.

Lebih jauh Sekprov mengatakan agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir. Happy Korah M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.

Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan. (srikandi/hm)