MITRA — Dibawah Kepemimpinan Bupati James Sumendap, pengolaan keuangan kabupaten Mitra terus menuju ke arah yang makin transparan.
Mulai tahun ini pelaporan progres pembangunan dan pengelolaan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Sekolah, hingga Desa wajib dipaparkan setiap pekannya.
Tujuan diterapkannya agar memungkinkan masyarakat untuk mengawasi langsung setiap program dari masing-masing instansi. Sehingga masyarat bisa mengetahui setiap progres realisasi dari tiap program pemerintah (lihat foto).
“Ini yang kami mulai berlakukan. Dimana setiap minggu laporan harian baik pembangunan ataupun keuangan harus dipaparkan ditiap papan SKPD, Setda, Setwan, Sekolah dan desa. Jadi dengan begitu jika ada laporan masyarakat bisa langsung sampaikan ke inspektorat. Selanjutnya inspektorat wajib menindaklanjuti dalam waktu 24 jam,” jelas Bupati Mitra James Sumendap yang turut menambahkan untuk dandes dan dana Bos wajib dilaporkan setiap pekan di rumah Ibadah, baik gereja ataupun mesjid.
Tak cuma itu, bahkan seluruh program pemkab ini dipastikan dipantau langsung ke link KPK kejaksaan, dan kepolisian. “Ini dalam rangka good govenance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan,” tambah Bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun terakhir.
Adapun dalam pemberlakukan transparansi, turut didukung dengan diterapkannya Gerakan non tunai Kabupaten Mitra. Dimana semua kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa pencairannya langsung dilakukan dari khas daerah menuju rekening penerima (lihat grafis). “Implementasi non tunai ini artinya semua transaksi tidak menggunakan uang tunai. Itu berarti tidak ada penghasilan yang dapat disembunyikan,” pungkas Sumendap.
Sementara Penerapan transparansi laporan progres pembangunan dan keuangan di Kabupaten Mitra mendapat tanggapan positif dari pakar Ekonomi Sulut Dr Herman Karamoy, Ak, MSi. Dimana akademisi yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsrat ini kagum dengan transparansi anggaran di Kabupaten Mitra.
“Saya sendiri kaget melihat betapa transparannya laporan keuangan di Kabupaten Mitra. Dimana setiap SKPD memajang papan rencana kegiatan beserta anggaran dan realisasinya di masing-masing halaman kantor,” kata Karamoy saat ditemui lokasi perkantoran Blok B, Selasa, (12/2/2019) lalu.
Menurut Karamoy, penerapan tranparansi di Kabupaten Mitra menandakan akuntabilitas keuangan sangat baik.
“Karena tranparansi berhubungan dengan akuntabilitas,” kata Karamoy yang sebagai Unsur Pelaksana pengkajian daya saing daerah kab/kota pada sosialisasi Badan penelitian dan pengembangan (balitbang) Sulut, kemarin.
Untuk itu, menurut Karamoy hal tersebut wajib ditiruh daerah lain. Apalagi penerapan transparansi ini baru pertama kali dilihatnya di dalam suatu pemerintahan daerah.
“Mitra menjadi contoh sebagai daerah laporan keuangannya sangat transparan. Sehingga ini wajib ditiruh daerah lain. Bukan hanya di Sulut saja. Namun untuk di Indonesia wajib dilaksanakan hal seperti ini,” jelasnya.
Tranparansi keuangan Pemkab Mitra pun mendapat apresiasi oleh Budi Waluya kepala koordinator unit supervisi KPK RI wilayah IX meliputi Sulut Sulteng Malut dan Maluku.
“Terkait laporan belanja setiap SKPD yang ditempelkan di papan setiap minggu sebagai bagian tranparansi, hal ini kami sangat apresiasi,” ungkapnya.
Dikatakannya, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi tranparansi dan akuntabel seperti yang diberlakukan di Kabupaten Mitra.
“Ini patut kita dukung dan apresiasi karena tranparansi dan akuntabel ini juga merupakan bentuk pencegahan korupsi,” tandasnya. (Advetorial)
