MANADO– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat. Tugas bersama wujudkan layanan optimal sesuai peraturan. Dikatakan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw.
Ia beralasan terwujudnya layanan optimal, keadaan masyarakat di Sulut yang pasti sesuai undang undang sebanyak 10 persen anggaran untuk kesehatan untuk Sulut itu tidak bisa ditawar-tawar.
Disamping itu, Kandouw juga optimis universal coverage bagi 2,6 juta penduduk Sulut dapat di cover melalui BPJS,”jelas Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi Sulut Tahun 2019 di Manado, Rabu (14/8/2019).
“Walau fiskal kita fiskal menengah, kita harus bantu untuk membayar premi mereka seperti Kabupaten Minahasa yang Pemprov harus bantu sekitar 20 miliar rupiah dari APBD, supaya tercover penduduknya yang sekitar 375 ribu jiwa begitupun kabupaten/kota yang lain Gubernur perintahkan bantu,” ungkap Kandouw.
Pada kesempatan itu, Kandouw menerangkan tiga besar penyakit yang dialami masyarakat Sulut seperti hipertensi diabetes dan obesitas.
“Kalau kita ke Rumah Sakit saya terenyuh melihat banyak yang cuci darah ini menandakan penetrasi penanggulangan kesehatan kita musti diubah, himbauan gerakan masyarakat sehat musti digalakan,” ungkap Kandouw.
Penanganan kesehatan dari hulu itu penting dan diupayakan dapat dimasukan di dana desa lewat salah satu variabel kegiatan dana desa sosialisasi pola hidup sehat.
Lebih jauh, Wagub Kandouw menegaskan pemerintah melalui instansi terkait memiliki kewajiban dalam mengawasi, mengendalikan keamanan, kemanfaatan serta mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
Diketahui, rapat koordinasi dihadiri Deputi Peningkatan Kesehatan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Agus Suprapto, Karo Kesra Setda Prov Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, Kepala BPOM di Manado Sandra Linthin, Kepala Bappeda Sulut Ricky Toemandoek dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Prov Sulut Dr Denis Kalalo. (srikandi)
