MANADO-Fraksi Golkar dalam Pemandangan Umum terkait Ranperda APBD Pemprov Sulut tahun anggaran 2021 yang disampaikan Pjs Gubernur Agus Fatoni memberikan 9 catatan kritis dalam rapat Paripurna, Kamis (19/11/2020) meskipun Menerima Ranperda APBD 2021 dibahas lanjut.
Catatan kritis yang disampaikan Fraksi Golkar dibacakan oleh Ketua Komisi II Cindy Wurangian.
Srikandi cantik dari Fraksi Golkar ini menyebutkan ada sembilan catatan kritis yang pertama adalah FPG mengharapkan di masa yang akan datang pihak eksekutif dapat menyerahkan materi Ranperda lebih awal, agar seluruh fraksi dan anggota-anggotanya dapat mempelajari dengan seksama sehingga mampu memberikan sumbangsi, ide-ide, dan pemikiran yang matang, komprehensif dan integral demi kemajuan Sulut.
Kedua, FPG mengingatkan kepada pihak eksekutif postur APBD 2021 harus lebih banyak menyentuh dan berpihak kepada masyarakat. Karena sudah saatnya anggaran-anggaran yang sifatnya rutinitas apalagi seremonial, yang tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dialihkan menjadi program dan kegiatan yang bisa menjawab jeritan tagis masyarakat sulawesi utara.
Ketiga, FPG mencatat bahwa alokasi anggaran untuk bidang kesehatan cukup signifikan, yaitu sebesar Rp460 miliar lebih.
“Harus dibarengi dengan pelayanan yang optimal. Karena dalam pengamatan di lapangan masih terjadi pengeluhan dari masyarakat ataupun para pasien terhadap pelayanan di pusat-pusat kesehatan dan juga ketersediaan obat-obatan,”ucap Ketua DPD II Golkar Bitung ini.
Keempat, FPG mengingatkan bahwa kelapa, pala, cengkeh, ternak babi, ikan adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang mempunyai jasa begitu besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat sulut sejak dulu kala.
“Apapun hambatannya, apapun rintangannya, Pemprov Sulut tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti berjuang mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi,” katanya.
Yang kelima, FPG memandang perlu untuk Pemprop memberikan bantuan-bantuan kepada para petani, peternak, nelayan, juga pelaku UMKM.
“Yang keenam, begitu banyak produk dari luar yang dengan mudah masuk ke pasar Sulut. sementara itu, produk-produk asli kita masih sering mendapat kendala untuk dipasarkan di luar Sulut, sekalipun masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. FPG mengingatkan pemerintah untuk dapat menseriusi, mencarikan solusi terhadap hal ini dan ini harus tergambar dan terukur dalam postur APBD 2021,” tegas wakil rakyat daerah pemilihan Kota Bitung itu.
Yang ketujuh, FPG menyentil bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi sebesar Rp1,4 triliun lebih. Mereka memandang perlu untuk di anggaran tahun 2021 peralata-perlatan yang seimbang dengan kemajuan teknologi dunia diberikan kepada sekolah-sekolah sehingga proses belajar mengajar, baik secara fisik mapun secara virtual bisa membawa manfaat yang optimal.
“Kedelapan, FPG mengingatkap Pemprop untuk tidak berhenti memberikan perhatian serius terhadap investasi terbaik kita, yaitu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sulut. Kami mengingatkan pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran beasiswa bagi para pelajar kurang mampu secara ekonomi di semua tingkatan pendidikan, serta kesejahteraan para tenaga pendidik harus lebih diperhatikan,” tandasnya,
Yang kesembilan, Wurangian mengingatkan dalam rapat paripurna di bulan November tahun 2014, saat itu FPG menyikapi dinamika pembahasan anggaran untuk ada feasibility study persiapan Kawasan Ekonomi Khusus di kota Bitung.
“Fraksi kami kala itu mengangkat filosofi Tionghoa yang berbunyi jika uang kecil tidak keluar maka uang besar tidak akan masuk. Menimba hikmah dari filosofi tersebut FPG memberikan dukungan penuh terhadap pengalokasian anggaran secara maksimal yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk menunjang komitmen Pemerintah Propinsi dalam rangka menjadikan Sulut sebagai pintu gerbang di kawasan Asia Pasifik,” ungkap Wurangian.(mom)
