MANADO– Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan kebutuhan infrastruktur bisa terpenuhi dengan koordinasi lintas beberapa sektor.
Dikatakan Kandouw saat membuka kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Pra Konsultasi Regional 2017 wilayah Sulawesi-Maluku-Papua, di Hotel Sintesa Peninsula Manado (30/3/2017).
Misalnya ada koordinasi lintas sektor baik dari Perhubungan, Pekerjaan Umum (PU), pariwisata dan sektor lainnya agar infrastruktur di Sulut terpenuhi.
Diketahui, Sulut sedang melaksanakan beberapa program prioritas dan proyek strategis Nasional diantaranya, Bendungan Lolak di Bolmong, Bendungan Kuwil di Minahasa, jalan Tol Manado Bitung, International Hub Port Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dan jalan penghubung Gorontalo Manado.
Sedangkan program prioritas pengembangan Bandara Sam Ratulangi, Pembangunan Trem dalam Kota Manado, Jalur Kereta Api Manado Bitung, Pengembangan Kawasan Pariwisata Likupang , Manado Outer Ring Road III (Winangun-Malalayang) Pembangunan TPA Regional di Minut dan pembangunan Bendungan Sawangan di Minahasa.
“Sebagai tuan rumah kegiatan ini, maka di Sulut akan lebih diprioritaskan pemerintah pusat. Kami harapkan identifikasi dan underline kebutuhan akan infrastruktur Sulut lebih mendapat perhatian dari daerah-daerah lain di Indonesia,”tutur Kandouw.
Kegiatan ini dimaksud juga sebagai ajang konsolidasi program 2018 antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah daerah, melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor guna mengetahui kebutuhan infrastruktur di masing masing wilayah pengendalian strategis.
Konsultasi Regional di hadiri oleh Kepala Bapeda, Dinas PU se Sulawesi Maluku dan Papua.
Sementara, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh program pembangunan infrastruktur prioritas dari daerah-daerah dengan Pola pengembangan infrastruktur berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
Hal ini dimaksud, agar kawasan-kawasan menjadi pusat pertumbuhan dianalisis kebutuhan infrastrukturnya, dan dibuatkan masterplan dalam jangka waktu tertentu, dari 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan malahan tahunan.
Diapun mencontohkan, bagaimana sentra produk dari Bolmong, Tomohon, dan sejumlah sentra produksi, boleh mencapai pasar dengan ketersediaan infrastruktur jalan memadai.
(srikandi/Hm)
